Target Indonesia untuk menurunkan angka buta aksara dari 12,88 juta orang (8,07 persen) menjadi 7,7 juta orang (lima persen) pada tahun 2009 terancam gagal karena ada indikasi terjadi “perebutan” warga belajar antara perguruan tinggi, dinas pendidikan dan LSM setempat di lapangan.
Belum lagi melihat data BPS 2006, angka buta aksara penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas adalah 12.881.080 orang atau sekitar 8,07 persen. Pemerintah dengan berbagai upaya menargetkan angka penduduk buta aksara turun 5 persen menjadi sekitar 6,5 persen dan pada 2015 menjadi sekitar 2 persen. Analisa sederhananya menandaskan bahwa masih adanya penduduk buta aksara disinyalir memberi kontribusi terhadap kurang suksesnya program wajib belajar. Pasalnya, orang tua yang buta aksara memiliki kecenderungan tidak menyekolahkan anaknya. Kalaupun sekolah, mereka banyak yang mengulang kelas bahkan putus sekolah, yang berpotensi besar untuk kembali membuat anak buta aksara. Apalagi, jika anak- anak itu lalu tidak mendapat layanan pendidikan yang baik di sekolah. Untuk itulah, pendidikan luar sekolah memberi kelengkapan instrumen yang tidak didapatkan di sekolah karena keterbatasan akses belajar bagi sebagian warga. Oleh karenanya, eksistensi pusat kegiatan belajar masyarakat, sanggar kegiatan belajar, dan sarana prasarana lainnya yang mendukung pemberantasan buta aksara menjadi mutlah untuk diperhatikan. Manajemen Pendidikan Keaksaraan Selain itu, buta aksara memberi kontribusi terhadap rendahnya HDI (human development index, indeks pembangunan manusia) kita. Jika jumlah buta aksara tinggi, HDI kita rendah. Padahal, peningkatan melek aksara akan menambah kemampuan masyarakat untuk turut dalam pembuatan keputusan-keputusan pembangunan. Karena itu, diperlukan intensifikasi program terobosan pemberantasan buta aksara. Di sisi yang lain, potongan masalah lainnya yang menjadikan program pembedaryaan bukan sebagai program berkelanjutan tetapi sekadar berorientasi proyek dan sesaat. Simpulan singkatnya, masalah datang bukan dari warga belajar, namun dari kelompok-kelompok pemberdaya seperti PT, dinas pendidikan, dan LSM. Entah sampai kapan permasalahan buta aksara menyelimuti masyarakat kita. Mungkin di satu sisi kita bangga betapa banyak kelompok masyarakat yang sadar akan pengentasan keaksaraan, namun di sisi lain tanpa persepsi yang setara dan manajemen yang matang jangan harap target penurunan buta aksara akan terjadi. Rencana Ibu Ani Yudhoyono yang menjadi penggagas dialog tentang buta Aksara di forum UNESCO patut diacungi jempol. Fokus pesan dari pertemuan tersebut adalah memotivasi anak untuk membaca karena mengajari anak membaca harus dengan keinginan dan motivasi. Dengan tema “Menjangkau yang Tidak Dapat Dijangkau atau ‘To Reach The Unreach’” mengindikasikan pemerintah sudah memiliki inisiatif untuk bergerak dalam skala global, namun belum lokal. Problem tutor yang kurang profesional, warga belajar yang sering jenuh, dan faktor-faktor daerah yang berbeda-beda membuat kita harus berpikir untuk menemukan inovasi baru dalam menunjang institusi untuk mengentaskan cara berpikir yang usang (konvensional). Dari pengalaman penulis di lapangan, ada semacam jarak antara tutor dengan warga belajar dikarenakan perbedaan bahasa (Laporan PPL PLS 2005), oleh karenanya tutor hanya menjadi mediator antara penduduk yang bisa calistung (baca, tulis, hitung) dengan warga belajar. Jadi, tutor memang tak sepenuhnya bergerak karena keterbatasan bahasa yang dimiliki tutor. Banyak masyarakat di daerah pelosok, tertinggal, dan terpencil tidak dapat mengakses pengetahuan dikarenakan kemampuan berbahasa Indonesia yang sangat rendah padahal daerah-daerah di Indonesia dapat dikatakan memiliki PAD yang lumayan tinggi. Dengan masukan bahasa Indonesia dengan bahasa Induk (daerah), maka akan ada dua manfaat yang didapat; pertama, akan ada pemercepatan pembelajaran tentang keaksaraan (fungsional). Kedua, mengembangkan kemampuan masyarakat dalam berbahasa Indonesia. Fakta yang dijumpai di lapangan bahwa jumlah buta aksara di Prov. Jawa Barat (Jabar) menempati urutan ketiga terbanyak di Indonesia, setelah Prov. Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Tengah (Jateng). Kab. Indramayu tercatat sebagai daerah terbanyak jumlah buta aksaranya dari seluruh daerah yang ada di Jabar. Inovasi Pemberantasan Buta Aksara Pernyataan mantan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo juga mengamini usaha-usaha inovatif. Beliau mengatakan sangat sulit untuk memberantas buta aksara kalau hanya mengandalkan cara-cara yang konvensional. Sebab, makin kecil prosentase angka buta aksara makin sulit memberantasnya. Alasannya, makin kecil itu merupakan residu yang sulit diberdayakan. Sebagai contoh, India yang memiliki angka buta aksara sekitar 50 persen dari total penduduknya dengan memberlakukan wajib belajar sekolah dasar saja angka tersebut turun dengan drastis. Namun ketika pada titik terkecil di bawah angka 10 persen untuk menuntaskan hingga habis mereka masih kesulitan. Sehingga jelas pemberantasan buta aksara lebih efektif melalui bahasa daerah dulu yang kemudian diteruskan dengan bahasa Indonesia, Alasannya, banyak dari yang buta aksara itu hanya menguasai bahasa ibu. Dari berbagai bahasan di atas, perang total terhadap buta aksara semoga bukan sekadar gambaran statistik dan program belaka sehingga terkesan program pemberantasan buta aksara seperti sinetron kejar tayang (tidak habis-habis) karena anggaran yang didapatkan hanya untuk mempermasalahan masalah yang sama dan berputar-putar di sekitar itu saja. Simpulan menariknya, bisa jadi buta aksara tidak pernah turun 0 % karena tidak ada perencanaan berkelanjutan. Peradigma ”bagaimana nanti?” sudah saatnya bermetamorfosis ”nanti bagaimana?” sehingga ada sebuah pertanggungjawaban moril, bukan soal dana semata-mata. Penulis yakin bahwa daerah di Indonesia tidak teramat miskin. Kalaupun ada alokasi anggaran yang berorientasi ke sektor lainnya berarti perlu adanya reorientasi kerja pemerintah yang mendukung berjalannya pemberdayaan masyarakat secara kreatif, mandiri, dan berkelanjutan yang terintegrasi antar dinas atau departemen baik di daerah maupun pusat, dan daerah-pusat untuk bersinergi dengan berbagai komunitas LSM baik formal maupun informal yang berdikari secara tunggal tanpa bantuan pemerintah sama sekali. Itikad baik itu sudah ada, tinggal bagaimana kehandalan manajemen mampu memupus disintegrasi kerja yang setara dan profesional-sosial perlu dihargai juga dengan alokasi anggaran yang besar pula. Untuk itulah, perang total terhadap pemberantasan buta aksara adalah keniscayaan, agar program pembangunan tidak berhenti di tengah jalan karena ekses dari ketidakmampuan membaca aksara akan meruntuhkan sendi-sendi pembangunan itu sendiri seperti kemiskinan, kriminalitas, dan lain sebagainya yang membuat perjalanan bangsa ini mati langkah. Pemerataan pendidikan dengan berbagai alternatif baik dalam skala kebijakan dan manajemen maupun inovasi pembelajaran mau tidak mau harus dijalani tanpa kealpaan dari satu pihak yang merasa bertanggung jawab terhadap pemberantasan total terhadap buta huruf, termasuk kita sendiri.
Here they are, track of my life.. Enjoy it and you only allow to take the ibroh ^^
